hariansurabaya.com | Surabaya – Ketua PW IPHI Jatim Emil Dardak Minta Penyelenggaraan Haji Menunggu Keputusan Pemerintah Pusat
Emil Elestianto Dardak Wakil Gubernur Jawa Timur yang juga Ketua Ikatan Pengurus Wilayah Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Jawa Timur meminta agar penyelenggaraan haji untuk Jawa Timur mengikuti arahan pemerintah pusat. Agar tidak menyalahi dan melangkahi pusat, IPHI Jatim harus menunggu kebijakan dari pemerintah pusat. Hal tersebut disampaikan saat Talkshow Penyelenggaraan Haji Pasca Pandemi di salah satu stasiun TV lokal di Surabaya pada Sabtu (1/8).
“Saat ini, kita sedang berjibaku dengan Covid 19. Oleh sebab itu dalam penyelenggaraan haji, Indonesia harus mampu menjadi contoh bagi negara lain. Khususnya dalam menjalankan protokol kesehatan, apabila nantinya dalam proses ibadah haji sudah mulai diselenggarakan” jelas Emil.
IPHI merupakan organisasi yang anggotanya telah menjalankan ibadah haji dengan motto “Haji mabrur sepanjang hayat”. Sebagai Ketua PW IPHI Jatim, Emil Dardak akan terus berusaha memberikan penguatan kepada calon haji agar ibadah yang dilakukan dapat berjalan dengan baik, khususnya saat pandemi Covid-19.
“Sekali lagi. Segala proses penyelenggaraan ibadah haji, Jatim harus menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Agar bisa terselenggara dengan maksimal dan berjalan baik,” tegas Emil.
Berdasarkan data Kementrian Agama, ada sekitar 220.000 calon jamaah haji yang sudah mendaftar dan 190.000 ribu calon jamaah haji tersebut sudah melunasi biaya perjalanan ibadah haji (BPIH). Dari jumlah tersebut belum ada yang meminta uang untuk dikembalikan.
“Hal ini menunjukkan bahwa para calon jemaah haji mempunyai itikad baik untuk tetap menunggu sampai ada kejelasan ibadah haji dibuka kembali, ” ujar mantan bupati Trenggalek ini.
Pada fase transisi menunggu kepastian pemberangkatan haji dan umroh, Emil Dardak mengharapkan seluruh jejaring IPHI Jatim untuk terus mengedukasi dan mendorong calon Jemaah haji untuk mematuhi protokol kesehatan. Dimulai dari lingkungan terkecil seperti lingkungan keluarga.
Sementara itu, Prof Nizar Dirjen penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementrian Agama RI menjelaskan bahwa kuota dan kapan diselenggarakannya ibadah haji masih menunggu keputusan dari pemerintah Arab Saudi maupun Pemerintah Pusat. Nantinya, apabila sudah ada informasi tentang pembukaan ibadah haji. Pihaknya akan memprioritaskan calon jemaah haji yang sudah mendaftar sebelumnya.
“Penambahan kuota haji dan umroh masih memungkinan untuk menambah kuota, semua bergantung pada kesepakatan kedua negara. Kami juga berharap ada penambahan sehingga waiting list dapat disesuaikan,” jelasnya.
“Kami menyiapkan beberapa skenario yakni normal serta pembatasan 50% pemberangkatan jamaah haji. Yang paling penting akan kami pastikan calon jamaah haji sehat dari berangkat sampai pulang,” pungkasnya. (ist)
