RUU Omnibus Law Cipta Kerja Bakal Disahkan pada Oktober 2020

hariansurabaya.com | RUU Omnibus Law Cipta Kerja Bakal Disahkan pada Oktober 2020

Jakarta – Omnibus Law yang tetap menjadi pro kotra sampai sekarang, dinilai sangat penting bagi investasi Indonesia untuk saat ini. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia berharap pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja bisa selesai pada awal Oktober 2020.

“Paling lambat Oktober ini diusahakan cepat selesai. Kalau bisa awal Oktober. Karena Undang-undang ini sangat penting bagi BKPM agar bisa melakukan Langkah selanjutnya.” ujar Bahlil pada Selasa (08/09).

Bahlil juga mengatakan bahwa Omnibus Law Cipta Kerja diperlukan untuk mendongkrak perubahan regulasi secara besar-besaran. Hal tersebut sama seperti yang dilakukan oleh Vietnam pada tahun 2008 hingga 2009.

Harus ada perubahan regulasi secara besar-besaran. Reformasi ini harus dilakukan Vietnam seperti sekarang dia melakukan reformasi sekitar 2008 hingga 2009. Hasilnya sekarang baru didapatkan.

“Makanya BKPM sebagai institusi negara yang ditugaskan secara konstitusi untuk mengurus investasi berpendapat dan meminta dukungan teman-teman bahwa solusi daripada soal ini harus Undang-undang Omnibus Law segera disahkan.” sambungnya.

Omnibus Law Cipta Kerja juga akan menentukan nasib 16,5 juta tenaga kerja Indonesia. Sehingga setiap tenaga kerja tidak lagi hanya diarahkan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun tantara.

“Ini undang-undang masa depan, karena 16.5 juta tenaga kerja yang dibutuhkan itu tidak mungkin kita menyuruh mereka kerja menjadi pegawai negeri sipil atau menjadi tantara. Otomatis invstasi. Karena kita bicara lapangan pekerjaan apapun kalau tidak ada investasi nggak bisa. Baik investasi dari dalam negeri maupun luar negeri. Baik yang kecil, menengah, maupun yang besar.” jelasnya.

Lanjut Bahlil, faktor lain adalah undang-undang ini akan menjamin keberlangsungan Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM). Di mana mereka harus dijamin mendapatkan permodalan, perizinan yang singkat dan kerja sama yang baik untuk mendapat hasil maksimal.

“Negara harus hadir menjamin mereka secara berkesinambungan baik dalam aspek perizinan, permodalan dan kerjasama. Dulunya tidak ada dalam suatu undang-undang yang memberikan ruang kepada mereka untuk bagaimana izin mereka itu 3 jam saja. Nggak ada. Isinya berbelit-belit. Tidak ada juga satu undang-undang yang memaksa seluruh investor untuk bergandengan dengan mereka. Sekarang di undang-undang Omnibus Law itu ada.”pungkasnya. (ist)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × 1 =

Harian Surabaya @2018, All right reserved