SURABAYA, hariansurabaya.com | Dalam rangka pemerataan literasi keuangan bagi
masyarakat, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Jawa Timur menggelar
Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Se-Jawa Timur Tahun 2022 sekaligus Pengukuhan 7
(tujuh) TPAKD yaitu Kab. Sidoarjo, Kab. Mojokerto, Kab. Lamongan, Kab. Bojonegoro, Kab.
Pacitan, Kab. Tulungagung dan Kab. Lumajang.
Kegiatan ini juga diikuti oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, OJK, Bank Indonesia, Dirjen Perbendaharaan, Kemenag Jawa Timur, Badan Pusat Statistik, Lembaga Jasa Keuangan dan 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
Kepala OJK Regional 4 Jawa Timur Bambang Mukti Riyadi dalam sambutannya
mengatakan bahwa TPAKD hadir sebagai wadah koordinasi bagi Pemerintah Daerah, OJK,
Bank Indonesia, Lembaga Jasa Keuangan dan stakeholders lainnya dalam mendukung
pemerataan pertumbuhan ekonomi melalui perluasan akses keuangan. Selain TPAKD Jawa
Timur, telah terdapat 26 TPAKD Kabupaten/Kota di Jawa Timur dan segera dibentuk di
Kabupaten/Kota lainnya sesuai arahan Presiden.
Selama tahun 2022 TPAKD di Jawa Timur memiliki program:
1. Mengawal Program Pemulihan Ekonomi Nasional melalui perpanjangan restrukturisasi
kredit hingga 31 Maret 2024 untuk sektor targeted.
2. Menguatkan Literasi Keuangan melalui:
– kegiatan edukasi dengan sasaran Difabel, Santri/Pondok Pesantren, Pelajar/Mahasiswa dan UMKM,
– Penambahan armada Sarana Informasi Mobil Literasi dan Edukasi Keuangan (Simolek),
– Penerbitan Katalog Produk Keuangan.
3. Memperluas Akses Keuangan melalui penyediaan skema pembiayaan dengan bunga
murah, business matching dan alternatif pendanaan di sektor pasar modal dan industri
keuangan non-bank.
Upaya-upaya tersebut mampu mencatatkan Indeks Literasi Keuangan Jawa Timur
menembus 55,32% dan Inklusi Keuangan Jatim mencapai 92,99%, lebih tinggi
dibandingkan nasional.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa
selaku Pembina TPAKD menyampaikan, selain meningkatkan optimisme masyarakat dalam
menyikapi prediksi ekonomi ke depan, sinergi semua pihak dalam TPAKD diharapkan
mampu memperluas akses keuangan terutama untuk sektor yang mendukung ketahanan
pangan.(ac)
