hariansurabaya.com | SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa
melantik 11 Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II) serta mengukuhkan Kepala Badan Riset
dan Inovasi Daerah (BRIDA) di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jum’at (6/1).
Pengangkatan Jabatan Tinggi Pratama di lingkungan Pemprov Jatim dan pengukuhan
Kepala BRIDA Jatim ini tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor:
821.2/103/204/2023 dan 821.2/105/204/2023 tanggal 5 Januari 2023.
Adapun 11 Pejabat Eselon II yang dilantik adalah Nana Fadjar Prijantoro, SH, M.Si
sebagai Kepala Bakorwil Jember, Dra. Sufi Agustini, M.Si sebagai Kepala Bakorwil
Pamekasan, Sherlita Ratna Dewi Agustin, S.Si, M.IP sebagai Kepala Dinas Komunikasi
dan Informatika Prov. Jatim, Ir. Dydik Rudy Prasetya, MMA sebagai Kepala Dinas
Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim.
Kemudian I Nyoman Gunadi, ST, MT sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov. Jatim, Dr. Didik Chusnul Yakin, S.Sos,
M.Si sebagai Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Jatim, Budi
Raharjo, SE, M.Si sebagai Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Jatim, Dr. dr. Moch
Bachtiar Budianto, Sp.B(K)Onk, FINACS, FICS sebagai Direktur RSUD Saiful Anwar
Provinsi Jatim.
Selanjutnya dr. Tauhid Islamy, Sp.OG, Subsp.K.Fm sebagai Direktur RS. Soedono
Madiun, Tjipto Prasetyo Nugroho, Ak sebagai Wakil Direktur Umum dan Operasional
RSUD dr. Soetomo, Dr.dr. Ahmad Suryawan, Sp.A(K) sebagai Wakil Direktur Pelayanan
Medik dan Keperawatan RSUD dr. Soetomo. Sedangkan Dr. Andriyanto, SH, M.Kes
dikukuhkan sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Jatim.
Kepada pejabat yang baru saja dilantik, Gubernur Khofifah meminta untuk segera
menjalankan berbagai program yang sudah teranggarkan dalam APBD 2023. Serta
melakukan penyesuaian program terhadap kebijakan baru dari KemenPAN RB yakni
Birokrasi Berdampak.
“Jadi Birokrasi Berdampak ini dimana program yang ada di setiap birokrasi harus
memberikan dampak signifikan bagi terciptanya pembangunan maupun kesejahteraan
ekonomi masyarakat di masing masing daerah,” katanya.
“Bahwa capaian tidak hanya sekedar dilihat dari segi kuantitatif tapi juga kualitatifnya.
Maka mohon semuanya untuk dapat melakukan penyesuaian-penyesuaian pada
program yang melekat pada masing-masing OPD,” imbuhnya.
Untuk itu, usai pelantikan, di hari yang sama Gubernur Khofifah akan langsung
melaksanakan rakor dengan seluruh Kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim untuk
mempercepat realisasi APBD serta program-program tahun 2023.
“Rakor ini juga dilakukan untuk memastikan seluruh Kepala OPD di lingkungan Pemprov
Jatim terkonfirmasi adanya perubahan evaluasi dari KemenPAN RB terkait Birokrasi
Berdampak,” katanya.
Khofifah mengatakan bahwa dalam proses seleksi Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan
Pemprov Jatim ini diikuti tidak hanya dari Pemprov Jatim sendiri, tapi juga dari beberapa
instansi lain baik Kementerian, Lembaga, maupun dari pemerintah daerah lainnya.
“Ini artinya bahwa ada hal yang memberikan kita semangat dan kekuatan mengabdi di
Jawa Timur. Ini menjadi bagian yang penting untuk bisa berkontribusi dalam perjalanan
bangsa dan negara,” terangnya.
“Terima kasih kepada seluruh Tim Panitia Seleksi (Pansel) terutama Kepala Kanreg II
BKN Surabaya. Selamat menjalankan tugas mudah-mudahan bisa menjalankan dengan
amanah penuh dedikasi. Dan semoga dilimpahkan dengan kesehatan, kekuatan,
keselamatan, dan keberkahan,” lanjutnya.
Balitbang Berubah Nama Menjadi BRIDA Sementara itu terkait pengukuhan Kepala BRIDA Provinsi Jatim, Khofifah mengatakan bahwa ini menjadi bagian dari proses perubahan atau pergantian nama dari Balitbang Provinsi Jatim menjadi BRIDA. Perubahan ini sendiri harus segera disahkan dengan Perda.
“Perda ini sudah turun fasilitasi dari Kemendagri juga sudah ada nomornya. Berarti
sudah sah untuk mengganti nama Balitbang ini menjadi BRIDA. Kepalanya tetap Pak
Andrianto yang sebelumnya Kepala Balitbang Jatim,” ungkapnya.
“Perubahan ini tentunya akan diikuti penyesuaian tupoksi termasuk struktur
organisasinya. Dimana tupoksi dan struktur ini juga akan melihat referensi dari Badan
Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Kami harap keberadaan BRIDA mampu mengungkit
berkembangnya riset dan inovasi di Jatim,” imbuhnya.
Dibentuknya BRIDA Provinsi Jawa Timur ini merupakan amanat dari Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan
Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional.
Yang selanjutnya dituangkan ke dalam Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
“Dengan dibentuknya BRIDA diharapkan menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi,
organisator, dan kolaborator untuk memecahkan permasalahan berbasis riset di daerah.
Serta kami harap dapat menjalankan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan,
pengkajian dan penerapan serta inovasi yang terintegrasi di daerah,” pungkas Khofifah.
Turut hadir, antara lain Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, Sekdaprov Jatim
Adhy Karyono, Kepala Kanreg II BKN Surabaya M. Ridwan, serta para Kepala OPD di
lingkungan Pemprov Jatim.(ac)
