hariansurabaya.com | JAKARTA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima dana insentif fiskal senilai Rp 6,2 miliar dari Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin. Dana insentif fiskal
tersebut diserahkan Wapres RI kepada Penjabat (Pj.) Gubernur Jatim Adhy Karyono dalam
Rakor Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024 dan Penyerahan dana Insentif Fiskal di Auditorium Sekretariat Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (18/9).
Disampaikan Pj. Gubernur Adhy, desain kebijakan strategis dalam program penanggulangan kemiskinan ekstrem di Jatim yang on the track, membuat Provinsi Jatim menerima penghargaan insentif fiskal ini.
Insentif fiskal ini disebutnya akan dipergunakan untuk memperkuat penyaluran bantuan bagi masyarakat miskin. Terutama untuk mempercepat pencapaian target zero kemiskinan ekstrem di tahun 2024.
“Hari ini kita mendapatkan penghargaan terhadap penanganan kemiskinan ekstrem di Jatim yang penurunannya sangat signifikan. Tahun 2024 kita sesuaikan dengan target nasional mendekati 0 persen. Insyaallah Jatim dengan strategi kebijakan yang diterapkan sesuai aturan, kita bisa mencapai itu,” kata Adhy.
Pj. Gubernur Adhy menyebut target penurunan kemiskinan ekstrem di Jatim 0 persen terus
diupayakan sehingga setiap tahunnya mengalami penurunan. Pemprov Jatim telah mampu
menurunkan kemiskinan ekstrem sebesar 3,74 persen poin dalam kurun waktu tahun 2020-2024.
“Berdasarkan Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) per Maret 2024 tercatat, pada tahun 2020 kemiskinan ekstrem Jatim mencapai 4,40 persen atau 1.812.210 jiwa penduduk. Sementara per Maret 2024, kemiskinan ekstrem Jawa Timur berada di angka 0,66 persen atau 268.645 jiwa penduduk,” ujarnya.
Menurutnya, ada beberapa resep di balik kesuksesan Jatim mampu menurunkan angka
kemiskinan. Antara lain, memenuhi kebutuhan dasar penduduk dan mengurangi beban
pengeluaran, meningkatkan penghasilan, mengurangi kantong-kantong kemiskinan, serta
adanya keterlibatan pilar-pilar kesejahteraan sosial mengentaskan kemiskinan.
Adhy menjelaskan, strategi pertama memenuhi kebutuhan dasar dan mengurangi beban
pengeluaran berupa PKH Plus, Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASDP), Pembiayaan
Kesehatan Untuk Masyarakat Miskin (Biakesmaskin) Pendidikan Gratis Berkualitas
(KANTISTAS) melalui Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
(BPOPP).
Strategi kedua yaitu meningkatkan pendapatan berupa Program Pemberdayaan Usaha
Perempuan (Jatim Puspa), Program Pemberdayaan Ekonomi Kolaboratif, Inklusif,
Berkelanjutan, Mandiri dan Sejahtera (Peti Koin Bermantra).
“Kemudian Program Kredit Sejahtera (Prokesra), bantuan permodalan untuk bumdesa,
bantuan usaha untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan bantuan usaha untuk Wanita
Rawan Sosial Ekonomi (WRSE),” jelasnya.
Strategi ketiga mengurangi kantong-kantong kemiskinan dilakukan oleh Dinas Perumahan
Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, Kodam V/Brawijaya
dan Lantamal V berupa rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), kemudian
jambanisasi serta program elektrifikasi.
Lebih lanjut, peran pilar-pilar kesejahteraan sosial mengentaskan kemiskinan di Jatim. Adhy menambahkan pengabdian yang diberikan pilar-pilar sosial membantu pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin. Utamanya bidang kesehatan dan pendidikan, sehingga mereka mendapat kesetaraan untuk pemberdayaan ekonomi.
Dedikasi yang diberikan para pilar sosial ini, kata Adhy, tidak perlu diragukan lagi.
Mengingat, mereka merupakan tenaga ajaib bagi masyarakat miskin, rentan maupun yang
membutuhkan.
“Ini merupakan upaya baik sinergitas dan konvergen dengan seluruh program penanganan
kemiskinan antara pemerintah pusat, provinsi kabupaten dan kota serta stakeholder lainnya,” tegas Adhy.
Sementara itu, Wapres RI Ma’ruf Amin mengingatkan kepala daerah agar memaksimalkan
pemanfaatan dana insentif fiskal untuk memperkuat program percepatan penghapusan
kemiskinan ekstrem, terutama untuk kegiatan yang manfaatnya langsung dirasakan oleh
masyarakat.
Kemudian memastikan target penerima program kemiskinan ekstrem menggunakan Data
P3KE, agar intervensi lebih tepat sasaran dengan mengutamakan kelompok masyarakat
miskin dengan akses terbatas, penduduk lansia, dan penyandang disabilitas. Selain itu, intensifkan sinergi dan kolaborasi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan industri di sektor potensial.
“Selamat kepada seluruh kepala daerah yang telah berkinerja baik hingga berhasil
mendapatkan penghargaan dana insentif fiskal tahun ini. Semoga insentif fiskal ini dapat
mendorong kinerja lebih baik lagi dan semakin menjangkau kelompok keluarga miskin
melalui berbagai program di daerah,” tutupnya.
Wapres RI Ma’ruf Amin mengatakan tahun ini Pemerintah telah menargetkan penghapusan
kemiskinan ekstrem mendekati 0% di Indonesia.
“Kita optimis target ini bisa tercapai mengingat tingkat kemiskinan ekstrem yang semula
1,12% pada Maret tahun lalu, sudah turun hingga 0,83% pada Maret tahun ini,” kata Wapres.
Di akhir, Wapres Ma’ruf Amin menganjurkan agar program penanggulangan kemiskinan di
berbagai tingkatan pemerintahan hendaknya bersifat inklusif, sinergis, dan tepat sasaran.
Untuk itu, demi meningkatkan penyasaran program, pemanfaatan Data Penyasaran
Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (Data P3KE) terus dioptimalkan.
“Ke depan, sistem penyasaran yang berlaku nasional dan terintegrasi perlu dikembangkan
agar berbagai data yang ada di kementerian/lembaga terhubung satu sama lain,” pungkasnya.(acs)