Pemprov Jatim Catatkan Kinerja Penyaluran Dana Desa Tercepat se-Indonesia

8 views
Gubernur Khofifah di acara Rakor Percepatan Pencairan DD Tahun 2022 di Dyandra Convention Hall, Surabaya, Kamis (24/3)/Humas Pemprov Jatim

Surabaya, HarianSurabaya.com– Catatan kinerja bagus diukir Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, dalam tiga tahun memimpin Jawa Timur. Salah satunya dalam hal penyaluran Dana Desa (DD) tercepat se-Indonesia selama tiga tahun berturut- turut.

Tahun ini, Jatim mencatatkan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tercepat secara nasional pada Kabupaten Madiun per tanggal 31 Januari pukul 08.25 WIB. Penerbitan SP2D berikutnya diikuti Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Magetan pada hari yang sama pukul 10.30 WIB.

Tahun 2020, penerbitan SP2D tercepat secara nasional untuk Kabupaten Madiun. Sementara pada tahun 2021, SP2D tercepat terbit untuk Kabupaten Madiun dan Kabupaten Tulungagung.

Gubernur Khofifah menyampaikan, percepatan penyaluran DD merupakan komitmen Pemprov Jatim mendukung pelaksanaan program pembangunan di tingkat desa. Terlebih dalam situasi saat ini, DD merupakan salah satu instrumen penting dalam penanganan dampak pandemi Covid-19. Sehingga, DD perlu segera dicairkan agar dapat tersalurkan kepada masyarakat pedesaan secepatnya.

“Minimal 40 persen dari alokasi DD itu merupakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai perlindungan sosial bagi masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Untuk itu, penyaluran DD secara cepat akan menjadi pendorong pergerakan ekonomi di desa, sehingga bisa mempercepat penurunan kemiskinan” ungkap Khofifah menjelang Rakor Percepatan Pencairan DD Tahun 2022 di Dyandra Convention Hall, Surabaya, Kamis (24/3).

Lebih lanjut gubernur perempuan pertama di Jatim ini mengatakan, tahun 2021 Pemprov Jatim telah menyalurkan 99,92 persen DD ke 7.721 desa. Total anggaran yang disalurkan sebesar Rp 7,653 triliun dari total alokasi sebesar Rp 7,659 triliun. Terdapat tiga desa yang belum tersalurkan DD karena dua diantaranya ialah desa di Sidoarjo yang terdampak lumpur Lapindo. Satu desa lainnya ialah Desa Dooro, Kecamatan Cerme, Gresik karena kepala desa menghadapi permasalahan hukum.

“Dari DD yang sudah disalurkan tersebut, BLT sebagai perlindungan sosial telah dinikmati oleh 570.519 keluarga penerima manfaat dengn total anggaran sebesar Rp 2,054 triliun atau tersalurkan 95,86 persen,” ujar Khofifah.

Tahun ini, Khofifah menjelaskan, Jatim mendapatkan alokasi DD dari Kementerian Desa PDTT sebesar Rp 7,76 triliun untuk 7.724 desa. Alokasi ini mengalami peningkatan cukup tinggi sebesar Rp 100,268 miliar dibanding tahun lalu. Dari jumlah tersebut, progres hingga 24 Februari menunjukkan percepatan yang cukup signifikan. Yakni penyaluran kepada 1.839 desa dengan total anggaran sebesar Rp 601,6 miliar.

“Melalui rakor ini kita mengajak seluruh kepala daerah dan Kepala Desa untuk segera memproses penyaluran DD. Sehingga dapat segera dinikmati masyarakat dan mendukung percepatan pembangunan dan penurunan kemiskinan tingkat desa,” tutur Khofifah.

Pihaknya menegaskan, efek dari penyaluran BLT DD terhadap penurunan angka kemiskinan terasa sangat signifikan. Hal itu terbukti dengan penurunan angka kemiskinan periode Maret – September 2021 sebesar 0,81 prosen setara dengan 313.130 jiwa dan angka ini terbesar secara nasional.

Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar yang hadir dalam rakor tersebut, menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Gubernur Jawa Timur yang selama ini telah bekerja keras mengawal DD agar cepat salur dan tepat sasaran.

“Ibu Gubernur ini perhatiannya luar biasa terhadap Desa, sehingga kalau urusan Desa, DD, BUMDesa maka Jawa Timur selalu terdepan dibanding provinsi lain di Indonesia,” tutur Menteri Desa asal Jatim ini.

Selain Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar, Rakor Percepatan Penyaluran DD tersebut juga dihadiri bupati/ wali kota se Jatim, Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Jatim, Kepala BPS Jatim serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa kabupaten/ kota se Jatim. (hsa)