Surabaya, hariansurabaya.com – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyampaikan langsung jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023, di Gedung DPRD Jatim, Jl Indrapura Surabaya, Jumat (21/10).
Pada kesempatan tersebut, Emil menyampaikan jika Pendapatan Daerah pada Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp 27, 839 triliun. Emil merinci, Pendapatan Asli Daerah yakni sebesar Rp 18,110 triliun, Pendapatan Transfer sebesar Rp 9, 702 triliun dan Pendapatan Daerah Yang Sah, sebesar Rp 27,100 milyar.
“Dapat kami sampaikan bahwa Pendapatan Asli Daerah berkontribusi sebesar 65,05 persen dari Pendapatan Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah menjadi komponen yang paling besar kontribusinya dalam pendanaan Pembangunan Jawa Timur, melebihi kontribusi Pendapatan Transfer sebesar 34,85 persen dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 0,10 persen.” kata Emil.
“Meski pendapatan daerah dipaparkan sudah mencapai 65%, Pemprov Jawa Timur akan terus mengejar optimalisasi penerimaan. Secara pengeluaran, tentunya kita ingin memastikan bahwa upaya kita untuk melindungi masyarakat yang rentan mengatasi masalah yang mendasar terkait sosial kesehatan itu bisa berjalan.” tegasnya.
Maka, mantan Bupati Trenggalek tersebut menambahkan, fokus Pemprov Jatim yaitu
memaksimalkan kebutuhan anggaran di sektor pendidikan dan kesehatan. Disektor pendidikan detail alokasi anggaran fungsi Pendidikan yakni sebesar Rp 7, 959 triliun atau
27,33 persen dari total belanja daerah.
“Hal ini telah memenuhi alokasi fungsi Pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari total belanja daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.” ujar Emil.
Lebih lanjut dirinya menjelaskan, hal tersebut diwujudkan dalam upaya peningkatan kesejahteraan GTT dan PTT Sekolah, mutu pendidikan SMK, serta peningkatan profesionalitas guru dan tenaga Pendidikan terus dilakukan melalui berbagai upaya. Sementara itu disektor kesehatan, alokasi anggaran yang dianggarkan yaitu sebesar Rp. 4, 758 triliun atau 19,12 persen dari total belanja daerah di luar Belanja Gaji dan Tunjangan. Kemudian untuk prioritas Bidang Kesehatan diarahkan untuk mendukung Jatim Sehat.
Ada pun Jatim sehat terdiri atas Jaminan Kesehatan Nasional untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI), Pelayanan Kesehatan Kepulauan dan Koridor Madura, program Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (Biakesmaskin), Penguatan Pelayanan kesehatan Primer dan Penguatan Prevelansi Stunting.
Selanjutnya terdapat pula Kunjungan Dokter Spesialis di Daerah Kepulauan, Operasional Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit (UPT Dinas Kesehatan), Konseling dari Pintu ke Pintu (KOPIPU) berupa bantuan transport perawat Ponkesdes dan pendampingan Konseling, Santri Jatim Sehat dan Berkah (SAJADAH) berupa kegiatan pendampingan Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren) dan Bunda Anak Impian (BUAIAN), yang terdiri dari kegiatan prioritas pendampingan Bumil Risti dan Pencegahan Stunting bagi Ibu Hamil.
“Karena ini masalah yang paling mendasar, negara harus hadir. Tapi kita juga berusaha meningkatkan kreativitas dalam upaya mendongkrak UMKM melalui program-program yang memang beberapa tahun terakhir sudah terbukti membawa manfaat.” imbuh Emil.
Selain pendidikan dan kesehatan, urusan terdapat pula anggaran Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dialokasikan sebesar Rp. 2,112 triliun, yang diarahkan kepada program Jatim Akses. Dimana Perumahan dan Kawasan Permukiman, akan dialokasikan sebesar Rp. 532,502 miliar kepada Dinas Perumahan Rakyat. Tak hanya itu, untuk Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dialokasikan sebesar Rp86,539 miliar dan diarahkan untuk Jatim Amanah.
Di bidang sosial, dana dialokasikan untuk Dinas Sosial sebesar Rp. 420,355 miliar diarahkan untuk Jatim Sejahtera. Dimana anggaran tersebut salah satunya meliputi kegiatan Program Keluarga Harapan Plus.
“Program tersebut akan memberikan perlindungan dan Jaminan Sosial yang difokuskan pada 15 Kabupaten yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak dengan sasaran Lanjut usia 70 tahun ke atas.” kata Emil.
Lenih lanjut, dalam program keluarga harapan akan disasarankan 50.000 lanjut usia dengan memberikan bantuan dalam bentuk uang sebesar Rp 500 ribu per orang/ tri wulan.
Dibidang Ketenagakerjaan, untuk mendukung Nawa Bhakti Satya pada sektor ketenagakerjaan akan diarahkan melalui program-program unggulan antara lain yakni Program pelatihan kerja yakni sebesar Rp 40 miliar.
“Dimana program tersebut untuk memberikan pelatihan sebanyak 388 paket pelatihan atau 6.202 orang, lalu Revitalisasi UPT BLK sebesar Rp 23,908 miliar, Mobile Training Unit (MTU) sebesar Rp 2, 151 miliar dan kegiatan Millenial Job Center (MJC) sebesar 500 juta rupiah.” jelasnya.
Selain itu fokus anggaran APBD juga dimaksimalkan di bidang pertanian dan pangan dengan tetap berfokus kepada mempertahankan swasembada padi, jagung, serta komoditas tanaman pangan dan hortikultura, seperti bawang merah dan cabai. Upaya strategis yang dilakukan untuk mempertahankan Jawa Timur tetap sebagai Lumbung Pangan Nasional.
Kemudian di bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, juga dimaksimalkan melalui program-program strategis sebagai langkah pemulihan dampak pandemi covid-19 transisi menuju endemi, salah satunya adalah pemberdayaan UMKM. Meliputi Millenial Job Center (MJC), One Pesantren One Product (OPOP) , Peningkatan kualitas produk UMKM melalui fasilitasi pendaftaran merek, sertifikasi halal, SNI, dan HACCP serta uji laboratorium produk makanan dan minuman yang diproduksi UMKM.
“Lalu juga ada Penguatan communal branding produk UMKM, perluasan akses pemasaran produk UMKM dan perluasan akses pembiayaan bagi UMKM sehingga UMKM dapat memiliki akses terhadap sumber daya permodalan dan pembiayaan untuk memperluas kapasitas usahanya.” terang Emil.
Sementara itu pemaksimalan APBD 2023 di bidang Kebudayaan dan Pariwisata, juga akan dilakukan melalui kebijakan pengembangan sektor pariwisata yang beranjak pada langkah pemulihan. Emil mengatakan, diantaranya perluasan pasar dengan meluncurkan berbagai kampanye menyasar wisatawan nusantara (wisnus), pembukaan perbatasan secara bertahap untuk wisatawan mancanegara (wisman) akan terus dilakukan.
“Lalu untuk perindustrian dan perdagangan dimaksimalkan dalam rangka peningkatan daya saing industri untuk mendukung Program Nawa Bhakti Satya, yaitu Jatim Agro dan Jatim Berdaya. Antara lain dilakukan melalui pengembangan wirausaha agroindustri dengan pendekatan pembinaan IKM secara paripurna.” terangnya.
Terakhir, di bidang penanggulangan bencana, Emil mengatakan pihak BPBD Provinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2023 akan melakukan Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, pembentukan Satuan Pendidikan Bencana, Sosialisasi penanggulangan bencana, Penanaman tanaman keras dan mangrove, Pemasangan rambu-rambu evakuasi dan papan himbauan dan Pemasangan Early Warning System (EWS)/Sistem Peringatan Dini.
Sebagai informasi, rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 disusun berpedoman pada RKPD dengan tema, yaitu “Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia Serta Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Untuk Mendukung Daya Saing Daerah Dalam Menyambut Era Industri Perdagangan dan Jasa Berbasis Agro”. Dimana menurut Emil, hal ini juga sebagai derivasi dari Nawa Bhakti Satya sebagaimana yang telah tercantum dalam RPJMD Tahun 2019-2024.(ac/ist)
