Forum Ekonomi Regional Jawa 2024 : Strategi Hilirisasi Pertanian dan Ketahanan Pangan

25 views

hariansurabaya.com | SURABAYA – Forum Ekonomi Regional Jawa 2024 resmi diselenggarakan hari ini di Surabaya dengan tema “Strategi Hilirisasi Pertanian Guna Meningkatkan Nilai Tambah dan Memperkuat Ketahanan Pangan di Jawa”.

Acara ini merupakan kolaborasi berbagai pihak, termasuk Kementerian Perindustrian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bank Indonesia, Kementerian Pertanian, dan BKPM.

Dalam sambutan Ir Joko Irianto,M.Si.Asda II Provinsi Jawa Timur rasa syukur atas capaian ekonomi Jawa Timur yang terus tumbuh positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Jawa Timur pada Triwulan III 2024 tumbuh sebesar 4,91%, menjadikannya penyumbang ekonomi terbesar kedua di Indonesia dengan kontribusi 14,52% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Pertanian menjadi salah satu sektor strategis dengan kontribusi sebesar 11,94% terhadap PDRB Jawa Timur dan menyerap tenaga kerja hingga 31,46%. “Data makro ekonomi ini mengonfirmasi besarnya potensi pengembangan sektor pertanian di Jawa Timur,” ungkap perwakilan pemerintah.

Lumbung Pangan Nasional dan Hilirisasi Pertanian

Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Jawa Timur menyumbang sebagian besar produksi komoditas strategis di Indonesia. Di antaranya, beras sebesar 30,6%, cabai rawit 37,4%, bawang merah 24,4%, daging sapi 20,4%, telur ayam 28,7%, susu 54,5%, dan pisang 28,8% dari total produksi nasional.

Gubernur Jawa Timur terus mendorong pengembangan agroindustri untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian. Sebagai contoh, industri pengolahan di Jawa Timur yang didominasi oleh sektor agro mencapai 74,72% dari total PDRB. Upaya ini selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Timur 2019–2024 yang menargetkan percepatan pemulihan ekonomi berbasis optimalisasi sumber daya alam.

Korporasi Petani: Inovasi untuk Pengendalian Inflasi

Salah satu program unggulan yang dicanangkan adalah percepatan implementasi korporasi petani, yaitu model kelembagaan berbasis koperasi dengan mayoritas kepemilikan oleh petani. Program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan pengendalian inflasi.

Melalui korporasi petani, petani tidak hanya fokus pada produksi primer seperti beras, tetapi juga diarahkan untuk menghasilkan produk hilir bernilai jual tinggi seperti pelet pakan ternak, sekam padi, tepung beras, hingga biogas. Salah satu contoh sukses adalah pelaksanaan korporasi petani di Kabupaten Jombang pada Mei 2024, yang menjadi praktik terbaik untuk mengendalikan inflasi dan memperkuat daya saing produk lokal.

Forum ini bertujuan untuk membahas langkah-langkah strategis dalam memperkuat sektor pertanian melalui proses hilirisasi yang dapat meningkatkan nilai tambah produk pertanian. Selain itu, forum juga membahas bagaimana Jawa, sebagai salah satu sentra produksi pangan di Indonesia, dapat menjaga dan meningkatkan ketahanan pangan dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, gangguan rantai pasok, dan dinamika ekonomi internasional.

Kunci optimalisasi potensi pertanian Jawa Timur terletak pada sinergi antar pemangku kepentingan, inovasi teknologi, serta penguatan hilirisasi produk. Dengan langkah ini, Jawa Timur tidak hanya memperkuat ketahanan pangan tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” tutup pejabat dalam sambutannya.

Acara ini mencerminkan komitmen kuat Jawa Timur untuk terus menjadi pelopor pembangunan berbasis agroindustri di Indonesia.

Dalam sambutannya, Erwin Gunawan Hutapea selaku perwakilan Bank Indonesia provinsi Jawa Timur mengatakan, Jawa sebagai salah satu wilayah strategis di Indonesia, menjadi pusat perhatian dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan dan mendorong hilirisasi sektor pertanian. Forum Ekonomi Regional Jawa 2024, yang diawali dengan rapat koordinasi wilayah pada pagi hari, membahas langkah-langkah strategis untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui sektor pertanian.

Acara ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan.(acs)