JAKARTA, hariansurabaya.com | Kehadiran Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) akan menjadi penunjang komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam upaya pengurangan emisi gas karbon.
“Saya yakin BPDLH akan menjadi mitra yang memberikan kerja nyata dalam tata kelola dana lingkungan hidup,” ungkap Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mewakili Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat menghadiri Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) 2022 di Gedung AA Maramis II Jl. Lap. Banteng Selatan No.1, Jakarta (21/12).
Sebagai informasi Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup adalah BPDLH adalah unit organisasi noneselon di bidang pengelolaan dana lingkungan hidup yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal.
BPDLH secara sistematis akan menghimpun pendanaan perlindungan lingkungan serta penyalurannya. Pendanaan di BPDLH ini akan bersumber baik dari dana publik dan swasta di dalam negeri maupun di luar negeri termasuk dukungan bilateral, lembaga internasional, swasta, maupun filantropi. Orientasi penyalurannya akan mencakup kegiatan small grant, green investment dan capacity building bagi masyarakat dan juga bagi aparat.
Lebih lanjut, Emil sapaan lekatnya mengatakan, BPDLH Regional Jawa Timur harus sesegera mungkin melakukan kerja nyata yang mampu berdampak pada perbaikan lingkungan.
“Sesegera mungkin kerja konkrit dan kerja riil harus kita lakukan. Karena PR perbaikan lingkungan di Jawa Timur yang harus ditangani,” katanya.
Menindaklanjuti arahan Presiden RI Joko Widodo, Emil menegaskan kesanggupannya untuk menjadikan sampah sebagai isu prioritas perbaikan lingkungan.
“Kita siap dan sanggup serta akan menghadirkan kebijakan dan program strategis dalam hal penanganan sampah,” tegasnya.
Presiden RI Joko Widodo yang hadir langsung serta secara seremonial membuka acara Rakernas ini menyampaikan bahwa dalam adanya BPDLH ini harus betul-betul berorientasi pada kegiatan-kegiatan riil dan nyata yang berkaitan dengan lingkungan hidup.
“Karena dampak kerusakan lingkungan dan perubahan iklim itu sekarang betul-betul sangat kelihatan dan nampak nyata kerusakan lingkungan mengakibatkan bencana banjir tanah longsor kekeringan dan musibah musibah lainnya dan perubahan iklim dunia akibat dan musim yang tidak menentu perubahan suhu yang sudah kita rasakan,” ungkapnya
Sebagai langkah awal, penanganan sampah menjadi harus menjadi prioritas.
“Saya yakin semua Gubernur masih belum lepas dari permasalahan sampah. Tolong untuk urusan sampah ini diselesaikan sehingga sampah tidak lari ke laut, ke sungai dan tidak jadi kotoran kota. Apapun sistemnya saya terima yang terpenting permasalahan sampah selesai,” katanya.
Kemudian dirinya melanjutkan bahwa konsentrasi pada satu fokus permasalahan menjadi sangat penting.
“Jangan hanya dengan kegiatan menanam sejuta atau semilyard mangrove. Tapi siapkan
persemaiannya. Maka itu menjadi lebih terukur. Karena kita semua punya dananya. Ada dan akan menjadi lebih besar kedepannya. Disinilah peran penting BPDLH,” tandasnya. (ac)
