hariansurabaya.com | SURABAYA – Perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur pada Triwulan I 2026 menunjukkan peningkatan kinerja yang didukung oleh peran APBN sebagai instrumen fiskal dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan. Hingga Maret 2026, pendapatan negara regional Jawa Timur mencapai Rp57,2 triliun, sementara realisasi belanja negara tercatat Rp29,99 triliun untuk mendukung layanan publik, pembangunan, dan program prioritas pemerintah.
Perkembangan Ekonomi Regional Jawa Timur
Kinerja ekonomi Jawa Timur pada Triwulan I 2026 tumbuh sebesar 5,96 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,61 persen (yoy). Dari sisi permintaan, pertumbuhan didorong oleh belanja pemerintah, investasi, dan konsumsi rumah tangga. Sementara dari sisi penawaran, pertumbuhan ditopang sektor industri pengolahan, perdagangan, pertanian, konstruksi, serta akomodasi dan makan minum yang mendukung kebutuhan domestik dan ekspor.
Inflasi Jawa Timur pada April 2026 tetap terkendali dengan capaian 0,02 persen (mtm), 2,85 persen (yoy), dan 1,15 persen (ytd). Di sisi lain, Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) menunjukkan perbaikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yang mengindikasikan peningkatan daya beli petani dan nelayan di Jawa Timur.
Meski demikian, kinerja perdagangan luar negeri masih menghadapi tantangan. Neraca perdagangan kumulatif Januari–Maret 2026 mengalami defisit sebesar USD1,24 miliar. Nilai ekspor tercatat sebesar USD6,07 miliar atau turun 1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sedangkan impor meningkat 4,62 persen menjadi USD7,32 miliar.
Perkembangan Realisasi APBN Regional Jawa Timur
Realisasi pendapatan negara hingga Maret 2026 mencapai Rp57,2 triliun atau 18,94 persen dari target. Capaian tersebut terdiri atas penerimaan perpajakan sebesar Rp54,72 triliun dan PNBP sebesar Rp2,48 triliun. Penerimaan perpajakan tersebut meliputi penerimaan pajak sebesar Rp23,69 triliun serta penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp31,03 triliun. Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp29,99 triliun atau 26,75 persen dari pagu, terdiri dari Belanja K/L Rp10,24 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp19,75 triliun.
Kinerja Penerimaan Negara
Dari sisi perpajakan, penerimaan pajak bruto hingga Maret 2026 tumbuh 6,02 persen (yoy) dan neto tumbuh 5,84 persen (yoy), mencerminkan penguatan aktivitas ekonomi domestik. Penerimaan PPN dan PPnBM mencapai Rp14,91 triliun dan tumbuh 40,75 persen (yoy), sejalan dengan meningkatnya transaksi ekonomi. Empat sektor utama, yakni industri pengolahan, perdagangan, transportasi dan pergudangan, serta administrasi pemerintahan memberikan kontribusi sebesar 86,2 persen terhadap penerimaan pajak bruto.
Penerimaan kepabeanan dan cukai hingga Maret 2026 mencapai Rp31,03 triliun, meskipun mengalami kontraksi 10,51 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Selain penerimaan, pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai juga terus diperkuat melalui 665 penindakan, termasuk penindakan terhadap 59,77 juta batang rokok ilegal dengan nilai barang bukti mencapai Rp123,3 miliar.
Realisasi PNBP tumbuh 21,72 persen (yoy), ditopang peningkatan PNBP Lainnya dan PNBP BLU, terutama dari sektor pelayanan pertanahan, jasa kepelabuhan, STNK, pendidikan, dan layanan rumah sakit. Sementara itu, dari sisi pengelolaan aset, Kanwil DJKN Jawa Timur mencatat realisasi pokok lelang sebesar Rp886,87 miliar serta capaian positif pada pengelolaan piutang negara dan PNBP aset.
Belanja Negara dan Dukungan Pembangunan
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat hingga Maret 2026 mencapai Rp10,24 triliun atau tumbuh 23,90 persen (yoy). Kenaikan ini didorong oleh belanja pegawai, percepatan pembayaran THR, peningkatan layanan publik bidang kesehatan dan pendidikan, serta percepatan belanja modal untuk mendukung konektivitas, ketahanan pangan, dan program prioritas pemerintah termasuk Sekolah Rakyat.
Sementara itu, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp19,75 triliun atau 30,83 persen dari pagu. Penyaluran DAK Nonfisik menunjukkan pertumbuhan yang didorong pencairan Dana BOS, Bantuan Operasional Kesehatan, dan Tunjangan Profesi Guru. Akselerasi penyaluran DAU juga mendukung pembayaran THR PNS dan PPPK daerah.
Dukungan bagi UMKM dan Program Strategis
Sebagai bentuk dukungan terhadap inklusi keuangan, pemerintah telah menyalurkan Kredit Program kepada 331.820 debitur di Jawa Timur senilai Rp13,6 triliun yang terdiri dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Penyaluran ini tumbuh positif baik dari sisi nominal maupun jumlah debitur, terutama pada sektor perdagangan dan pertanian.
Selain itu, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga April 2026 telah menjangkau 8,75 juta penerima manfaat di Jawa Timur dengan dukungan lebih dari 3.500 SPPG yang telah beroperasi. Pemerintah juga terus memperkuat program pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan Koperasi Merah Putih yang telah berkembang hingga ribuan unit koperasi desa dan kelurahan di Jawa Timur.
Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur, Max Darmawan, menegaskan bahwa APBN akan terus dioptimalkan sebagai instrumen fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat daya beli masyarakat, dan mendukung pertumbuhan yang inklusif serta berkelanjutan di Jawa Timur.
“APBN tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengelolaan fiskal, tetapi juga menjadi wujud nyata kehadiran negara dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Melalui sinergi kebijakan yang tepat sasaran, kami berharap pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tetap terjaga, semakin berkualitas, dan manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat,” ujar Max Darmawan. (ist)
